Sturktur Dasar Trias Politika

Sturktur Dasar Trias Politika | Trias Politika adalah ajaran yang mengajarkan bahwa untuk menjalankan pemerintahan yang adil maka kekuasaan dan kekuatan negara harus dipisahkan. Kekuasaan Negara dalam pandangan Trias Politika harus dipasahkan menjadi 3 yaitu; Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif.

Trias Politika sendiri lahir dari pemikiran kritis yang mengharapkan wujud negara sebagai bentuk dari reoresentasi rakyat, bukan negara untuk segelintir penguasa atau golongan. Trias Politika adalah salah satu ciri dari penerapan Teori Demokrasi pada sebuah negara, meskipun pada prakteknya terdapat corak-corak yang berbeda pada masing-masing negara.

Sturktur Dasar Trias Politika

Wujud Trias Politika Secara Sederhana

Struktur lembaga kekuasaan negara dalam ajaran Trias Politika terbagi menjadi 3 yaitu; Legeslatif, Eksekutif Dan Yudikativ.

1. Kekuasaan Legeslatif

Adalah lembaga negara yang bertugas untuk membuat undang-undang. Di Indonesia sendiri peranan ini dipegang / diemban oleh Dewan Perwakilan Rakyat [DPR]. Dalam perjalanan demokrasi Indonesia cara memilih anggota DPR sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu mengikuti peraturan / undang-undang yang berlaku.

2. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan yang di emban oleh Presiden dan Atau Perdana Mentri. Kekuasaan Eksekutif sendiri bertugas untuk menerapkan dan melaksanakan undang-undang. Di Indonesia Kekuasaan Eksekutif diwenangkan kepada seorang Presiden. Dalam prakteknya pekerjaan Eksekutif dibantu oleh para pembantu presiden yang kita istilahkan Para Mentri yang ditunjuk langsung oleh Presiden.

3. Kekuasaan Yudikatif

Merupakan kekuasaan yang bertugas untuk menafsirkan undang-undang serta berfungsi menyelenggarakan kehakiman atas setiap pelanggaran atas undang-undang. Penerapan Kekuasan Yudikatif di masing-masing negara juga berbeda-beda. Di Indonesia sendiri penyelenggaraan kekuasaan ini dipegang oleh 3 badan yang terstruktur, yaitu; Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Pada dasarnya perjalanan dari demokrasi mengalami perkembangan termasuk penerapan ajaran Trias Politika ini. Perlu digaris bawahi bahwa di Indonesia, semua kekuasaan dalam Trias Politika tersebut harus tunduk pada UUD 1945.

0 komentar

Post a Comment